Bupati Bandung Barat Marah, Pembangunan Infrastruktur Tidak Sesuai Spesifikasi

by -362 views
Infrastruktur bandung barat

Pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bikin Bupati Aa Umbara naik pitam. Bagaimana tidak, Bupati kerap menemukan infrstruktur drainase maupun jalan yang dikerjakan pihak ketiga sudah hancur meski baru dibangun.

Jika tidak, apa yang dikerjakan kontraktor terkesan asal-asalan, tidak sesuai ekspektasi Bupati dan sesuai kontrak kerja. “Saya sempat memeriksa beberapa fasilitas yang ada di sekitar kantor. Ada yang menarik perhatian, yaitu drainase yang memanjang dari plaza ke sekitar Masjid Agung Ash Shidiq. Ketika bagian atasnya diinjak langsung hancur, kualitas pengerjaannya sangat buruk,” kata Bupati, Selasa (8/10/2019).

Ia menegaskan, kontraktor yang mengerjakan proyek drainase ini tidak akan diberi pekerjaan lagi di Kabupaten Bandung Barat. Begitu pun dengan dinas yang memiliki program kegiatan tersebut akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan.

Aa mengatakan, selain kualitasnya tidak seusai harapan, proyek tersebut juga berada di dalam lingkungan Pemkab Bandung Barat. “Saya yakin kualitas proyek ini tidak sesuai spek (spesifikasi). Kalau sesuai spek pasti kualitasnya baik.

Yang membuat saya kecewa, proyek ini berada di dalam lingkungan pemerintah. Di depan mata saya. Bagaimana dengan proyek di luar, bisa saja ada yang kualitasnya lebih buruk dari ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia akan berkeliling memantau seluruh pekerjaan fisik. Langkah itu sebagai upaya untuk melihat kualitas pekerjaan hasil rekanan pemerintah.

Bukan kali pertama Bupati naik pitam melihat pengerjaan infrastruktur yang buruk, beberapa waktu lalu Bupati yang melalui jalan selatan turun dari mobil dinas karena melihat peningkatan dan pelebaran jalan di selatan Bandung Barat tidak sesuai harapannya.

Jalan yang seharusnya diperlebar dari lima meter menjadi 10 meter setelah dikerjakan kontraktor kondisinya masih sempit. Karuan Bupati turun dan mengkonfrontir mandor lapangan bahkan melalui sambungan telepon menegur Kepala Dinas PUPR untuk turun langsung memantau pengerjaan proyek itu.

“Saya juga minta Dinas untuk mengawasi setiap proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya ada proyek dengan nilai Rp1 miliar, tapi ternyata setelah dinilai hasil pekerjaannya paling hanya menghabiskan anggaran Rp 500 juta. Ya sudah dibayarnya sesuai hasil pekerjaan,” tandasnya.

(ayobandung.com)