www.mediakontraktor.com menerima kritik dan saran. Email redaksi : redaksi@mediakontraktor.com atau surat@mediakontraktor.com. Untuk info marketing di marketing@mediakontraktor.com Segenap Pengurus Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (FORJASI) Mengucapkan Selamat atas Diselenggarakannya Pesta Demokrasi Indonesia, 09 April 2014 Segenap Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat-Forum Masyarakat Kota (LSM-FORMAT) Mengucapkan Selamat Melaksanakan Pemilu Legislatif, 9 April 2014 Segenap Kru MediaKontraktor.com Mendukung Pelaksanaan Pemilu Legilslatif , 9 April 2014
Butuh Kajian Untuk Peninjauan Ulang Perpres 54/2008
Tanggal : 2012-12-13
Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis

Jakarta, mediakontraktor.com

Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) membutuhkan banyak masukan dan kajian untuk peninjauan ulang yang akan dilakukan pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan pasal Perpres 54/2008 yang menyatakan bahwa Perpres akan ditinjau ulang setiap lima tahun. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Seminar “Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur” di Jakarta (12/12) Kemarin.

Lubis menambahkan, kondisi di Kabupaten-Kota pembentuk wilayah Jabodetabekpunjur saling berkaitan. Kerjasama antar daerah merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di Jaodetabekpunjur.

“Oleh karena itu, kita harus memadang Jabodetabekpunjur sebagai satu entitas,” ujar Joessair.

Kerjasama antar daerah di Jabodetabekpunjur , lanjut Joessair, memang tidak semudah di metropolitan lain di Indonesia seperti Mamminasata (Kota Makassar dan sekitarnya), Mebidangro (Kota Medan dan sekitarnya), ataupun Sarbagita (Kota Denpasar dan sekitarnya) karena metropolitan Ibukota NKRI ini sudah lintas Provinsi, sehingga membutuhkan leader yang lebih tinggi daripada Gubernur.

Saat ini sudah terdapat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur yang dipimpin secara bergantian antara Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menurut anggota BKSP Ade Permana, badan ini berada diantara “ada dan tiada”.

Kondisi seperti ini diungkapkan Ade berdasarkan berbagai macam sebab, meliputi masala pendanaan yang hanya berasal dari hibah hingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain masalah kelembagaan, program pembangunan di Kawasan Jabodetabekpunjur harus tersistem dengan baik. Saat ini banyak dokumen rencana pembangunan di wilayah ini, seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Metropolitan Priority Area (MPA), dan sebagainya.

“Rencana-rencana ini harus disinergikan dan disinkronkan,” ujar Kasubdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Dwi Hariyawan.

Dengan rencana pembangunan yang sinkron dan sinergi, Kawasan Jabodetabekpunjur tentu akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Joessair berharap bahwa setelah seminar ini dilaksanakan, Pemerintah memiliki kajian yang lebih baik saat meninjau ulang Perpres 54/2008. Selain itu, terdapat program-program pembangunan baru sehingga bukan tidak mungkin Perpres 54/2008 akan mengalami sedikit revisi.-ng

Sumber : mediakontraktor.com